-->
close
Daftar Gaji Lulusan Sekolah Kedinasan Terbaru

Daftar Gaji Lulusan Sekolah Kedinasan Terbaru

Brainesia.com Bagi kamu peminat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), saat ini pemerintah tengah membuka pendaftaran di sekolah kedinasan. Lulusan dari sekolah kedinasan pemerintah ini bisa memperoleh kesempatan lebih besar untuk menjadi CPNS. Berikut akan kami jelaskan pemilik sekolah kedinasan dan besaran gaji buat kamu yang lulus dari sekolah kedinasan


Pemilik Sekolah Kedinasan

Adapun kedelapan Kementerian/Lembaga (K/L) pemilik sekolah kedinasan tersebut, antara lain Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (POLTEKIP dan POLTEKIM).

Selanjutnya ada Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (POLITEKNIK STATISTIKA/STIS), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, POLTEK dan Akademi).

Saat ini, pemerintah memberikan gaji pokok PNS relatif sama. Besaran nilai gaji pokok aparatur sipil negara, sesuai dengan PP No.30/2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No.7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, berkisar antara Rp 1,92 juta untuk golongan IIa hingga Rp 2,66 juta golongan IIIc.

Perbedaan besaran gaji yang akan didapat nanti bergantung dari tunjangan kinerja (Tukin). Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejak 2014 merupakan salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja bagi PNS.

Diantara delapan kementerian/lembaga tersebut, ada tiga yang memberikan tunjangan kinerja hingga 100 persen. Yakni Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA). Berikut rincian gaji lulusan sekolah kedinasan di indonesia


Baca juga: Mengapa Mendaftar Sekolah Kedinasan Sangat di Anjurkan?

Gaji Lulusan Sekolah Kedinasan

1. Kementerian Keuangan (PKN STAN)
Bagi Anda yang mendaftar di STAN maka kemungkinan akan bisa masuk menjadi pegawai Kementerian Keuangan termasuk didalamnya Direktorat Jenderal Pajak. Perpres No.37/2015 mengatur tunjangan para pegawai pajak ditetapkan antara Rp 5,36 juta hingga Rp 117,375 juta. Sementara, jika menjadi pegawai di Kementerian Keuangan, sesuai dengan Perpres No.156/2014, besaran tunjangan kinerja pegawai Kementerian Keuangan senilai Rp 2,57 juta hingga Rp 46,95 juta.

2. Kementerian Dalam Negeri (IPDN)
Jika Anda berminat melanjutkan pendidikan di IPDN maka saat menjadi PNS Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri nanti, sesuai Perpres, berhak mendapatkan tunjangan kinerja antara Rp 1,93 juta hingga Rp 27,57 juta.

3. Badan Siber dan Sandi Negara (STSN)
Di kutip dari liputan6.com Pemerintah secara resmi akan memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai Badan Siber dan Sandi Negara dengan jumlah besaran mulai dari Rp 1,97 juta sampai Rp 26,32 juta. Hal itu usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2018, tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Menurut Perpres ini, pegawai (PNS dan pegawai lainnya) di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud, tidak diberikan kepada pegawai lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, yang tidak mempunyai jabatan tertentu. Kemudian juga tidak berlaku untuk pegawai di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan dan yang diberhentikan dari jabatan organikanya dengan diberikan uang tunggu, dan belum diberhentikan sebagai pegawai. Selain itu, tunjangan kerja juga tidak berlaku untuk pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
Adapun tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden, yakni:
- Kelas Jabatan 1: Rp 1.968.000
- Kelas Jabatan 2: Rp 2.089.000
- Kelas Jabatan 3: Rp 2.216.000
- Kelas Jabatan 4: Rp 2.350.000
- Kelas Jabatan 5: Rp 2.493.000
- Kelas Jabatan 6: Rp 2.702.000
- Kelas Jabatan 7: Rp 2.928.000
- Kelas Jabatan 8: Rp 3.319.000
- Kelas Jabatan 9: Rp 3.781.000
- Kelas Jabatan 10: Rp 4.551.000
- Kelas Jabatan 11: Rp 5.183.000
- Kelas Jabatan 12: Rp 7.271.000
- Kelas Jabatan 13: Rp 8.562.000
- Kelas Jabatan 14: Rp 11.670.000
- Kelas Jabatan 15: Rp 14.721.000
- Kelas Jabatan 16: Rp 20.695.000
- Kelas Jabatan 17: Rp 26.324.00

4. Kementerian Hukum dan HAM (POLTEKIP dan POLTEKIM)
POLTEKIP (Politeknik Imu Pemasyarakatan) dan POLTEKIM (Politeknik Imigrasi) merupakan perguruan tinggi kedinasan juga yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, didirikan atas pertimbangan adanya kebutuhan sumber daya manusia di bidang Pemasyarakatan dan Imigrasi.Sekolah ikatan Dinas yang satu ini juga memiliki tunjangan kinerja yang besar. Saat anda sudah menjadi PNS Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Perpres, maka anda berhak untuk mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp 1,93 juta sampai Rp 27,57 juga. khusus POLTEKIM berikut rincian gajinya
Golongan Masa Kerja Gapok Perbulan
Ia 0 Tahun Rp 1.323.000
  26 Tahun Rp 1.979.900
Ib 3 Tahun Rp 1.444.800
  27 Tahun Rp 2.096.100
Ic 3 Tahun Rp 1.505.900
  27 Tahun Rp 2.184.800
Id 3 Tahun Rp 1.569.600
  27 Tahun Rp 2.277.200
IIa 0 Tahun Rp 1.714.100
  33 Tahun Rp 2.859.500
IIb 3 Tahun Rp 1.871.900
  33 Tahun Rp 2.980.500
IIc 3 Tahun Rp 1.951.100
  33 Tahun Rp 3.106.000
IId 3 Tahun Rp 2.033.600
  33 Tahun Rp 3.238.000
IIIa 32 Tahun Rp 3.590.900
IIIb 32 Tahun Rp 3.742.800
IIIc 32 Tahun Rp 3.901.100
Ivd 32 Tahun Rp 4.066.100
Iva 32 Tahun Rp 4.238.000
Ivb 32 Tahun Rp 4.417.400
Ivc 32 Tahun Rp 4.604.200
Ivd 32 Tahun Rp 4.799.000
Ive 32 Tahun Rp 5.002.000
Catatan
Gaji lulusan akademi imigarsi di atas hanyalah gaji pokoknya saja, pegawai imigrasi setiap bulannya akan mendapatkan tambahan seperti bonus, tunjangan kinerja, insentif dan lain sebagainya

5. Badan Intelijen Negara (STIN)
STIN milik Badan Intelijen Negara merupakan perguruan tinggi kedinasan program Diploma IV, yang dikelola oleh Badan Intelijen Negara. Sama halnya dengan Politeknik dan Akademi milik Kementerian Perhubungan, untuk tunjangan kinerja yang diberikan antara Rp 1,96 juta sampai Rp 26,32 juta.

6. Badan Pusat Statistik (POLITEKNIK STATISTIKA)
Sementara POLITEKNIK STATISTIKA/STIS milik BPS, STIN milik Badan Intelijen Negara maka aparatur sipil negara ini berhak mendapatkan tunjangan kinerja antara Rp 1,96 juta hingga Rp 26,32 juta.

7. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)
STMKG merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan juga merupakan perguruan tinggi  milik ikatan dinas yaitu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Jika anda berminat untuk masuk sekolah ikatan dinas ini bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti tesnya. Untuk tunjangan kinerjanya pun sangat menggiurkan, kisaran antara Rp 1,76 juga sampai Rp 22, 84 juta. Akan tetapi, untuk STSN milik Badan Siber dan Sandi Negara ini belum ada Informasi apakah sudah mendapatkan tunjangan kinerja atau belum.

8. Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, POLTEK dan Akademi)
Politeknik dan Akademi milik Kementerian Perhubungan merupakan perguruan tinggi yang memiliki ikatan kedinasan dengan Kementrian Perhubungan. Untuk anda yang masuk dan memilih jurusan ini adalah hal yang tepat. Untuk tunjangan kinerjanya antara Rp 1,96 juta sampai Rp 26,32 juta.



Apakah lulusan sekolah kedinasan lebih terjamin diterima bekerja setelah lulus?

Hmmm, Namanya saja sekolah kedinasan, dimana akan ada ikatan dinas untuk bekerja di instansi yang bersangkutan ketika lulus. Jadi ya  kemungkinan besar diterima bekerja di instansi terkait ya tinggi  Dibandingkan dengan perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang bukan kedinasan, lulusan kedinasan lebih besar peluang untuk mendapat pekerjaan langsung setelah lulus. Dengan catatan, ya hanya di instansi yang mengadakan pendidikan tinggi kedinasan tersebut.

  1. Untuk sekolah kedinasan, setelah lulus akan disalurkan di Instansi yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan tersebut, dan adanya kewajiban untuk mengikuti ketentuan “Ikatan Dinas selama beberapa tahun” tergantung dari peraturan Instansi tersebut.
  2. Untuk sekolah kedinasan, yang mengkhususkan bidang bisnis (“bukan public service), bila keluar dari Instansi tersebut, saat ini lebih banyak dibutuhkan ditempat kerja yang sifatnya “Profesi/Keahlian” bukan untuk tempat kerja “Umum”, contoh untuk sekolah kedinasan bidang Akuntansi, maka tenaga kelulusan dari sekolah kedinasan akan lebih besar peluangnya dibanding dengan sekolah umum bidang yang sama “Akuntansi”. Namun ada catatan khusus, bagi sekolah kedinasan yang akan bergabung ke lapangan kerja profesi seperti “Akuntansi” maka akan ada syarat utama, “Lolos Butuh” atau dg kata lain “Diijinkan oleh instansi”.
  3. Walaupun diijinkan oleh instansi yang menyelenggarakannya, pada umumnya Ybs harus membayar pengembalian biaya yang sudah digunakan selama pendidikan di instansi tersebut.
  4. Sekolah kedinasan lainnya antara lain; Perminyakan, Perbankan, dan lainnya.
  5. Sekolah kedinasan bukan hanya diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah RI, tapi juga ada yang berasal dari luar negeri, seperti bidang teknologi dirgantara, teknologi otomotif, teknologi irigasi, teknologi informasi, teknologi konstruksi, bahasa, dan lainnya. Untuk bidang yang diselenggarakan oleh luar negeri, biasanya informasi diperoleh di Kedutaan Besar (Perwakilan Pemerintah Asing) yang berada di Jakarta, atau kota-kota besar lainnya seperti Denpasar, Surabaya, Medan, Makasar.



Sumber: 
https://sekolah.jardiknas.kemdikbud.go.id
https://www.merdeka.com
http://invonik.com/
https://id.quora.com/
https://siedoo.com

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Horizontal

Iklan link Modifikasi

Iklan dalam artikel fix

Iklan Bawah